ada juga orang jawa yang mau nyalon....

KUPANG, SENIN - Pamor politik Sri Sultan Hamengku Buwono X akan naik, jika Partai Golongan Karya (Golkar) menzaliminya dengan memberikan teguran atau sanksi. Dengan kata lain, Sultan akan semakin moncer (bersinar). "Jika Sultan sampai diperlakukan demikian, maka simpati publik akan muncul, seperti ketika Presiden Megawati Soekarnoputri memperlakukan Susilo Bambang Yudhoyono empat tahun silam," kata pengamat politik, Drs Mikael Tommy Susu di Kupang, Senin. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang itu menambahkan, posisi Sultan saat ini sangat dibutuhkan oleh partai-partai politik besar, karena memiliki nilai tawar politik yang sangat tinggi . Hal ini terlihat dalam kehadirannya pada Rakernas PDI Perjuangan di Solo akhir Januari lalu serta pernyataan sejumlah fungsionaris Partai Golkar yang mengklaim Sultan sebagai kader partai berlambang Pohon Beringin itu. "SBY mendapat simpati publik yang luar biasa ketika Megawati Soekarnoputri sebagai presiden tidak mengundang SBY sebagai menteri kabinet mengikuti sejumlah rapat di istana presiden," katanya. Ternyata, SBY mendapat simpati yang luar biasa dari rakyat sampai akhirnya terpilih menjadi Presiden RI ke-6 periode 2004-2009, kata Tommy mencontohkan. Ia menambahkan, pernyataan fungsionaris DPP Partai Golkar, Agung Laksono bahwa Sri Sultan belum dipaketkan secara permanen dengan Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden dan calon presiden dari PDIP bisa menjernihkan pemahaman publik, bahkan bisa menguntungkan Partai Golkar. Sebelumnya, ketika fungsionaris DPP Partai Golkar, Muladi, mengatakan, Sri Sultan bisa terkena sanksi partai karena melakukan manuver politik dengan sejumlah parpol di luar Golkar untuk mencari posisi sebagai calon wakil presiden. Namun, pernyataan Muladi tersebut mendapat reaksi negatif dari sejumlah kalangan karena membandingkan dengan Jusuf Kalla (saat ini Ketua Umum DPP Golkar) menjadi Wakil Presiden tidak melalui Partai Golkar, tetapi melalui Partai Demokrat, tetapi tidak diberi sanksi oleh partai. Sri Sultan pun, lanjut dia, secara diplomatis menyatakan, tidak pernah membawa-bawa nama dan atribut Partai Golkar dalam membangun komunukasi politik dengan sejumlah pihak.
Tommy mengatakan, hingga pekan pertama bulan Februari ini, fokus perhatian publik masih terarah pada dua kubu politik yang mulai secara terbuka melakukan perang urat saraf, yakni kubu PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri dan kubu Partai Demokrat yang menjagokan SBY pada Pemilu Presiden Juni mendatang. Menurut dia, akan sangat bagus dan elegan jika ada kekuatan tengah (poros tengah) yang muncul dengan figur atau tokoh baru sebagai calon alternatif.
"Kita harapkan, kekuatan poros tengah ini berasal dari kaum muda sebagai kelompok pendobrak kemapanan politik yang kini secara terbuka diwakili oleh SBY dan Megawati, selain beberapa tokoh lain seperti Sri Sultan, Jusuf Kalla dan Surya Paloh," katanya. Kelompok pendobrak ini, lanjut dia, bisa mengelola konflik di antara kekuatan mapan untuk meraih simpati, apalagi kalau mengembuskan program yang lebih nyata tetapi lolos dari perhatian kekuatan yang pernah dan sedang berkuasa. posting.Kompas